KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT Studi Kasus Perairan Laut Wakatobi
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini merupakan riset awal yang dibatasi hanya untuk menelaah bagaimana implementasi konservasi keanekaragaman hayati laut di Kabupaten Wakatobi, yang dilakukan dalam rangka menjawab bagaimana konservasi keanekaragaman hayati sebagai agenda internasional, nasional, dan daerah di Kabupaten Wakatobi. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terkait strategi, kebijakan, dan aksi mengenai kegiatan konservasi keanekaragaman hayati laut yang relevan dengan perairan laut Wakatobi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keanekaragaman hayati merupakan bagian dari agenda internasional, dan dalam skala nasional terangkum dalam kerangka IBSAP 2015 – 2020, Dokumen Foresight Riset Kelautan Indonesia 2020–2035, dan dalam skala lokal termaktub dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wakatobi 2005–2025. Selain itu, pada level aksi pernah diinisiasi konsep Hoga sebagai Pusat Keunggulan Dunia untuk Penelitian Bawah Laut, dan saat ini sedang diinisiasi Combity Garden melalui LPTK BRSDM KP. Tantangan yang dihadapi adalah adanya inkosistensi pelaksanaan regulasi pada level nasional, selain itu terjadi stagnasi kebijakan dan aksi pada level daerah. Dibutuhkan adanya upaya yang bersifat trigger untuk mengaktivasi sejumlah agenda dan aksi yang telah dilakukan melalui peran aktif lembaga-lembaga yang berkompeten, yakni: BTNW (KLHK), LPTK BRSDM KP (KKP), Bappeda (Pemda Wakatobi), Balitbangda (Pemerintah Provinsi), dll.
Article Details
References
Asuhadi, S., Sjaiful, M., 2017. Perbandingan Kewenangan Dalam Kebijakan Konservasi Wilayah Laut Wakatobi Berdasarkan Perspektif Regulasi. Ecogreen Vol. 4 No. 2, Oktober 2018, Halaman 131 – 144, ISSN 2407 – 9049.
Coremap. Wakatobi Miliki Laboratorium Bawah Laut. http://coremap.oseanografi.lipi.go.id/berita/773, diakses 1 Maret 2019.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Infografis Capaian Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Tahun 2020. https://kkp.go.id/djprl/artikel/26118-capaian-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-tahun-2020
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2013. Biota Perairan Terancam Punah Di Indonesia (Prioritas Perlindungan).
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indonesia Capai Target Luas Kawasan Konservasi Perairan 20 Juta Ha di Tahun 2018. https://kkp.go.id/djprl/kkhl/artikel/8214-indonesia-capai-target-luas-kawasan-konservasi-perairan-20-juta-ha-di-tahun-2018, dipublikasikan 07 Januari 2019, diakses 2 Maret 2019.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2016. Indonesian Biodiversity Strategy And Action Plan 2015 – 2020.
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 393/Kpts-IV/1996 tentang Penunjukan Kawasan Kepulauan Wakatobi Dan Perairan Laut Di Sekitarnya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Seluas ± 1.390.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu) Hektar Sebagai Taman Nasional.
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7651/Kpts-II/2002 tentang Penetapan Kawasan Kepulauan Wakatobi dan Perairan Laut di Sekitarnya Seluas 1.390.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu) Hektar.
Mc Neely, J.A., K.R. Miller, W.V. Reid, R.A. Mittermeier & T.B. Werner. 1990. Conserving The World’s Biological Diversity. IUCN, WRI, CI, WWF-US & TheWorld Bank. Gland. Switzerland.
Parama, A. O., 2000. Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Biodiversitas Vol. 1, No. 1, Januari 2000, hal. 36-40
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi 2005 – 2011.
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. 2013. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wakatobi 2005 – 2025.
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. 2017. Foresight Riset Kelautan Indonesia 2020–2035.
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. 2017. Status Terumbu Karang Indonesia 2017.
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. 2018. Status Terumbu Karang Indonesia 2018.
Ramadhan, A., dkk. 2016. Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi. J. Sosek KP Vol. 11 No. 2 Desember 2016: 133-146
Ridona. Efektifitas Indonesia Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Coral Triangle Iniatiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security (CTI-CFF). JOM FISIP Volume 2 No. 2 –Oktober 2015
Rudianto, M. E. 2010. Coral Triangle Initiative For Coral Reefs, Fisheries & Food Securities. Buletin Online Tata Ruang. ISSN: 1978-1571. http://tataruang.bpn.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=245
UKNEA (United Kingdom National Ecosystem Assesment). 2011. The UK National Eco-system Technical Report: Understanding Nature’s Value to Society. UNEP-WCMC. Cambridge.
Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wiadnya, D.G.R., dkk. 2012. Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Modul 3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.
Wilkinson, C., 2002. Status of Coral Reefs of the World: 2002. Townsville, Australias, Australian Institute of Marine Science: 378p.